Tentang Saran Resolusi Damai Prabowo Subianto yang Ditolak Menhan Ukraina, Gerindra Sebutkan Usulan Itu Demi Ketersediaan Pangan

Prabowo Subianto menyuarakan pendapat dalam forum pertemuan di Singapura yang ditolak Menteri Pertahanan Ukraina.

Samarpita Karmacari
Sabtu, 10 Juni 2023 | 15:16 WIB
Tentang Saran Resolusi Damai Prabowo Subianto yang Ditolak Menhan Ukraina, Gerindra Sebutkan Usulan Itu Demi Ketersediaan Pangan
Prabowo Subianto ((Instagram/@prabowo))

Prabowo Subianto menyuarakan pendapat dalam forum pertemuan di Singapura yang ditolak Menteri Pertahanan Ukraina.

Dalam pertemuan para menteri pertahanan di forum Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS) Shang-ri La Dialogue 2023 di Singapura, Sabtu sepekan lalu (3/6/2023), Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy Reznikov menolak usulan yang dikemukakan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.

Saat itu, Oleksiy Reznikov menyebutkan bahwa usulan dari Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai "usulan aneh".

Dikutip dari kantor berita Antara, dalam memberikan usulan untuk invasi Rusia atas Ukraina, Prabowo Subianto menyatakan perlunya resolusi damai atas konflik yang terjadi mulai Februari 2022.

Adapun usulan yang disampaikan adalah gencatan senjata di titik-titik konflik, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 km untuk menciptakan zona demiliterisasi (DMZ), pengutusan pasukan pemantau perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah-wilayah disebut Prabowo Subianto sebagai daerah sengketa.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyampaikan bahwa gagasan Menteri Pertahanan RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra dalam forum itu ditujukan demi memastikan ketersediaan pangan di dunia, terutama Indonesia terpenuhi.

"Pak Prabowo berpikir bukan hanya tentang perdamaian dunia bisa terjaga, melainkan tentang kepastian dan ketersediaan bahan pangan di Indonesia bisa terpenuhi. Perang Rusia dan Ukraina menyebabkan harga BBM dunia melambung tinggi sehingga perdamaian harus segera tercipta," jelasnya saat menghadiri konsolidasi politik bersama pengurus ranting, cabang, dan DPC Gerindra se-Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Jumat (9/6/2023), yang dikutip kantor berita Antara dari siaran pers Gerindra.

Ahmad Muzani juga menambahkan konflik antara Ukraina dan Rusia berpotensi membuat produksi pupuk di Indonesia mengalami penurunan karena kedua negara itu adalah penghasil pupuk terbesar di dunia.

"Ukraina dan Rusia adalah penghasil pupuk terbesar di dunia. Penghasil gas yang merupakan bahan baku dari pupuk. Negara itu mengekspor pupuk ke negara-negara dunia. Akibat perang, bahan baku pupuk tidak bisa diproduksi dan semua negara kekurangan bahan baku pupuk. Akibatnya, produksi pupuk di Indonesia turun, subsidi pupuk turun, petani sulit, bahan pangan jadi mahal," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Muzani meminta seluruh pengurus Partai Gerindra untuk mensosialisasikan tujuan politik apabila Prabowo Subianto menang dalam Pilpres 2024. Salah satu tujuan politik Prabowo Subianto menjadi tokoh yang bisa menyatukan rakyat.

"Turun temui rakyat. Yakinkan rakyat dengan spanduk, dialog, dengarkan keluh kesah mereka. Sampaikan bahwa kekuasaan yang akan digunakan Prabowo apabila diberi kesempatan memimpin Indonesia itu diperuntukkan untuk menyatukan rakyat, membela kepentingan rakyat, membela rakyat kecil, petani, nelayan, buruh, dan pedagang," kata Ahmad Muzani.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober - 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

REKOMENDASI

BERITA TERKAIT

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak