Stafsus Mensesneg Faldo Maldini menilai narasi yang disampaikan BEM UI saat menyampaikan kritik layaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang disuntik dananya dari pihak asing.
"Narasinya mirip kayak LSM yang didanai asing, juga kelompok antipemerintah yang dari awal asal bukan Jokowi, biar laku dagangannya di 2024 nanti," kata Faldo dikutip dari Suara.com, Kamis (23/3/2023).
Hal tersebut disampaikan Faldo karena memandang BEM UI yang terkadang naif sehingga banyak kepentingan yang menurutnya malah memanfaatkan perjuangan mereka.
Di sisi lain, ia menilai kalau BEM UI itu terdiri dari mahasiswa-mahasiswa pintar yang memiliki pikiran berbeda dengan mahasiswa lain. Faldo tidak masalah dengan kritikan yang dilayangkan BEM UI.
Baca Juga:Sosok Aiptu Torus, Polisi Lalu Lintas yang Viral Diseruduk Fortuner di Rawa Buaya
Hanya saja, Faldo mengatakan kalau pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang itu dilakukan sesuai dengan prinsip dan prosedur.
Dalam kesempatan yang sama, Faldo juga menekankan bahwa pemerintah kerap mengundang partisipasi masyarakat untuk pembahasan Ciptaker.
Ia menyayangkan kepada pihak BEM UI kerap koar-koar namun tidak pernah berpartisipasi melalui jalur resmi.
"Kalau emang peduli, ya, datang dari kemarin-kemarin. Tapi kalau cuma teriak begini, ya, silakan saja, apalagi kalau cuma itu kemampuan terbaik anda," jelasnya.
Sebelumnya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang menjelaskan, video kritik DPR dengan gambar Ketua DPR Puan Maharani berbadan tikus yang beredar di media sosial merupakan bentuk kemarahan berbagai pihak atas disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU).
Baca Juga:Survei SMRC: Siapapun yang Maju Ganjar, Prabowo atau Anies Tak Punya Masalah dengan Polarisasi
Dia menyebut, BEM UI bersama elemen masyarakat lainnya konsisten menolak undang-undang Cipta Kerja sejak masih dirumuskan pada 2020 lalu. Namun, setelah UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, Presiden Joko Widodo justru menerbitkan Perppu.
