Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyinggung terkait politik identitas yang disematkan pada calon presiden (Capres).
Menurut Bamsoet, calon presiden ideal adalah tidak punya rekam jejak terlibat dalam penggunaan politik identitas serta berkomitmen melanjutkan kesinambungan program pembangunan Presiden Joko Widodo.
"Kriteria lainnya, tidak pernah terlibat kasus korupsi, melanjutkan program Kerja Presiden Joko Widodo, berkomitmen memperjuangkan agenda reformasi, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan mewujudkan reformasi agraria serta berkomitmen melakukan upaya-upaya memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta berpihak kepada rakyat," kata Bamsoet saat menghadiri peresmian Graha Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98 di Jakarta, dikutip dari Suara.com, Senin (20/2/2023).
Dalam kesempatan itu, Bamsoet juga menyampaikan calon presiden kriteria PENA 98, antara lain, yang mampu menjaga Pancasila, berpedoman pada UUD 1945, setia pada NKRI, menghormati keberagaman, dan merawat kebhinekaan.
Baca Juga:Persija Jakarta vs Barito Putera, Laskar Antasari Siap Bikin Susah Macan Kemayoran
"Siapapun yang terpilih menjadi presiden menggantikan Presiden Joko Widodo pasca Pemilu 2024, tetap memiliki tanggungjawab melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Dengan demikian para duta besar, diplomat, dan investor yang seringkali mempertanyakan kepastian pembangunan IKN Nusantara, tidak perlu ragu dalam berinvestasi di pembangunan IKN Nusantara," jelas Bamsoet.
Sebelumnya Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli menyebut kehadiran Anies Baswedan di Rakernas Partai Ummat dan kemudian dideklarasikan sebagai calon presiden dari partai besutan Amien Rais, maka secara otomatis Anies kini resmi menyandang gelar 'Bapak Politik Identitas'.
"Ketika Anies menerima deklarasi dari Partai Ummat sebagai bakal capres kemudian Partai Ummat mendeclare sebagai partai yang mengusung politik identitas maka sudah resmi Anies itu sebagai 'Bapak Politik Identitas', itu sudah tidak terbantahkan lagi," kata Guntur.
Menurut Guntur, percuma saja Anies mau berupaya cuci tangan membersihkan diri sebagai tokoh yang pluralis dan pro Bhineka Tunggal Ika, karena dengan kehadirannya di Rakernas Partai Ummat, malah membuat citranya makin sulit lepas dari tokoh politik identitas.
"Usaha-usaha untuk menafikan kaitan antara Anies dengan politik identitas, seperti kata politisi Nasdem, tapi ketika dia sudah datang ke Rakernas Partai Ummat yang mendeklarasikan sebagai partai politik yang mengusung politik identitas maka Anies sudah resmi sebagai Bapak politik identitas di Indonesia," tegasnya.
Baca Juga:Luncurkan Rudal, Korea Utara Ancam Ubah Pasifik Jadi "Target Tembak"
Dengan deklarasi Anies Baswedan oleh Partai Ummat, lanjut Guntur, maka sia-sia sudah pembelaan yang ditegaskan oleh elite Nasdem bahwa Anies bukan tokoh politik identitas.
