Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menyembut kontrak politik yang ditanda tangani oleh aktor politik sangat rentan jika tidak dipenuhi.
Dalam hal ini, Ketua Umum Gerindra Prabowo bukan kali pertama mengalami kontrak politik dengan Anies Baswedan.
Sebab sebelumnya, Prabowo sendiri pernah melakukan perjanjian Batu Tulis dengan Megawati Soekarnoputri tahun 2009 lalu, namun perjanjian tersebut tidak terpenuhi.
Burhanuddin menyebut kontrak atau perjanjian politik menjadi rentan karena tidak besifat hukum, namun terkait dengan etis dan moral.
Baca Juga:Song Joong Ki Sudah Beli Rumah Mewah untuk Keluarga Baru, Berapa Harganya?
Ia lalu menyampaikan bahwa ada kabar bahwa perjanjian itu berisi soal Anies tidak diperkenankan maju capres tahun 2019 lalu.
Hal itu memunculkan pertanyaan soal keberlakuan perjanjian tersebut dengan rentang waktu Pilpres.
"Pertanyaanya, apakah perjanjian yang melarang mas Anies maju selama pak Prabowo maju sebagai capres hanya di 2019 atau termasuk pasca 2019?" kata Burhanuddin dikutip dari tayangan KOMPAS TV, Rabu (01/02/2023).
Burhanuddin sendiri mengaku tak berani berandai-andai mengenai isi perjanjian tertulis antara Prabowo dan Anies.
Pasalnya hingga saat ini hanya satu pihak, yakni Sandiaga Uno, saja yang berani mengklaim mengenai perjanjian tertulis tersebut. Sementara yang lainnya masih bungkam dan perjanjian itu disebut tersimpan di brangkas milik Fadli Zon.
Baca Juga:Optimisme Dorong Investasi Indonesia melalui Mandiri Investment Forum 2023
Akan tetapi, Burhanuddin menilai Anies akan menjadi problematik apabila perjanjian tertulis itu memang benar-benar ada, berlaku untuk Pilpres 2024 dan ditanda tangani oleh sang mantan Gubernur DKI Jakarta.
"Tapi kalau betul bahwa ada perjanjian tersebut dan tidak hanya mengikat di 2019, tapi juga 2024 maka secara etis Mas Anies tentu akan problematik karena dia tanda tangan. Kalau betul ya, kan kita belum bisa berandai-andai sekarang karena ini baru satu versi," ungkapnya.
"Misalnya itu ada, tentu akan sangat menyulitkan (Anies) buat maju Pilpres," lanjutnya menambahkan.
Lebih lanjut, Burhanuddin menegaskan perjanjian tertulis atau kontrak politik tersebut sah dalam politik.
Pengungkapan soal kontrak politik itu dinilai ingin mengatakan kepada publik bahwa Anies terikat perjanjian dengan Prabowo.
"Sekali lagi ingin mengatakan kepada publik bahwa mas Anies terikat oleh kontrak politik tadi, tapi sepanjang belum dibuka secara terang benderang saya tidak tahu apakah kontrak politik itu persis mengikat hanya di 2019 ataukah masuk di 2024," tandasnya.
