Teten Masduki : Wujudkan UMKM Tangguh Lewat Implementasi Nilai Pancasila

Kita menerapkan azas kekeluargaan, ketika pelaku usaha ada masalah kita semua berkolaborasi untuk menguatkan ekonomi lokal, menguatkan pelaku UMKM.

Oki Hajiansyah Wahab
Rabu, 19 Oktober 2022 | 12:32 WIB
Teten Masduki : Wujudkan UMKM Tangguh Lewat Implementasi Nilai Pancasila
Teten Masduki (KemenkopUKM)

Metro, Suara.com- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyampaikan implementasikan nilai-nilai Pancasila dibutuhkan dalam mewujudkan UMKM yang tangguh setelah pandemi.

Hal tersebut dikatakannya dalam Seminar Pancasila 2022 seri 4 dengan tema Ekonomi Pancasila Demi Terwujudnya Kesejahteraan yang digelar secara daring dari Jakarta, Selasa (18/10/2022).

"Kita menerapkan azas kekeluargaan, ketika pelaku usaha ada masalah kita semua berkolaborasi. Hal ini penting untuk menguatkan ekonomi lokal, menguatkan pelaku UMKM. Ini juga saya kira penting kalau kita bicara dalam konteks ekonomi Pancasila dalam membangun kemandirian ekonomi nasional," ujar Teten.

Menurutnya membangun kemandirian ekonomi nasional juga penting termasuk di dalamnya upaya meningkatkan partisipasi ekonomi yang juga melibatkan orang-orang kecil dalam hal ini pelaku UMKM.

Baca Juga:Teten Masduki : Perlu Kolaborasi untuk Percepatan Pengembangan Ekosistem KUMKM

Ia mengakui, di awal pandemi pelaku UMKM mengalami dua pukulan berat. Satu dari sisi supply, satu lainnya dari sisi demand. Tapi pemerintah cepat melakukan perubahan kebijakan yang dibuat secara gotong-royong terutama untuk mengantisipasi melemahnya UMKM.

Pertama pemerintah mendorong UMKM masuk ke dalam bagian rantai pasok industri. Tergabung dalam kemitraan usaha besar dan usaha kecil.

"Usaha yang besar dengan yang kecil tidak bersaing tapi berintegrasi. Industrinya tumbuh, UMKM tumbuh. Selama ini baru 4,1 persen UMKM kita yang terhubung ke global value chain," kata MenKopUKM.

Kedua selama pandemi, Presiden Jokowi juga sudah mengeluarkan kebijakan porsi kredit perbankan 30 persen untuk UMKM. Kemudian program restrukturisasi pinjaman, termasuk juga penyediaan pinjaman murah dan bantuan hibah untuk modal kerja pelaku usaha mikro yang belum bankable.

Ketiga pemerintah juga memiliki kebijakan anggaran belanja pemerintah sebanyak 40 persen harus untuk belanja produk UMKM.

"Pemerintah turut mendorong UMKM untuk bertransformasi digital dan UMKM kita juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Terbukti mereka cepat melakukan inovasi produk untuk memanfaatkan market yang baru. Saat ini 20,2 juta UMKM sudah onboarding di platfotm digital atau naik 153 persen sejak pandemi," pungkas Teten.

REKOMENDASI

BERITA TERKAIT

Olahraga

Terkini

Tampilkan lebih banyak