Migrant Care Usulkan TPPO Masuk Kurikulum Sekolah

Migrant Care mendorong kolaborasi semua pihak untuk memperkuat upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Oki Hajiansyah Wahab
Selasa, 05 Juli 2022 | 16:05 WIB
Migrant Care Usulkan TPPO Masuk  Kurikulum Sekolah
suara.com

Metro, Suara.com - Migrant Care mengussulkan isu TPPO masuk dalam kurikulum sekolah sebagai usaha antisipasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Hal tersebut disampaikan dalam audiensi dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa, Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah mengatakan bahwa TPPO merupakan isu dengan interseksionalitas tinggi mulai dari HAM, hukum, perempuan, ketenagakerjaan dan kemiskinan.

Migrant Care mendorong kolaborasi semua pihak untuk memperkuat upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2021 yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat memperlihatkan Indonesia berada di dalam tingkat 2 yaitu negara yang menaruh perhatian terkait isu TPPO tetapi perlu langkah lebih lanjut untuk memastikan implementasi regulasi dan penegakan hukum.

Baca Juga:Insentif bagi Rumah Produksi untuk Syuting di Destinasi Tanah Air Dikaji Kemenparekraf

"Sehingga masih terus banyak kasus TPPO karena peran pencegahannya juga masih jalan sendiri-sendiri. Sehingga ini yang saya kira perlu diperkuat ke depan," ujar Anis.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, dia juga mendorong agar isu TPPO masuk dalam kurikulum sekolah karena banyak korban perdagangan orang yang masih berusia sekolah.

"Sehingga penting memang nanti diintegrasikan lewat kurikulum pendidikan sekolah baik formal maupun non-formal," jelasnya.

Dia juga mendorong agar penempatan tenaga kerja Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme seperti skema penempatan kerja sama antar negara (government to government/G to G), antar swasta (private to private/P to P) atau pemerintah dengan swasta (government to private/G to P). Hal itu dilakukan sebagai salah satu langkah untuk mencegah penempatan tidak sesuai prosedur yang dapat menjadi TPPO

Baca Juga:Pemulihan Parekraf Melalui Desa Wisata dan Kampung Tematik Dibahas Kemenparekraf Bersama DPR RI

Pendidikan

Terkini

Porsi pembiayaan untuk UMKM di Indonesia baru sekitar 20 persen atau masih tertinggal dibandingkan Singapura 39 persen, Malaysia dan Thailand 50 persen, atau dengan Jepang 65 persen dan Korea Selatan 80 persen.

News | 19:11 WIB

Menag minta para kader Banser dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Semakin luas ruang aktualisasi, maka akan semakin terbuka bagi para sahabat Ansor untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat.

Komunitas | 18:19 WIB

Sejak Desember 2018, Kementerian Ketenagakerjaan secara intens terus mengupayakan penyesuaian upah PMI Sektor Domestik di Taiwan melalui Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe

News | 18:09 WIB

WTP ini merupakan kali ke-7 didapatkan secara berturut-turut sejak tahun 2015.

News | 17:00 WIB

Selama dua bulan terakhir kami mengundang partisipasi dari berbagai sektor mulai dari Perbankan, BUMN, swasta hingga masyarakat untuk bergabung dalam program revitalisasi cagar budaya

Komunitas | 16:17 WIB

Pemerintah hadir dalam memberikan pelindungan ketenagakerjaan kepada atlet baik itu seperti pelindungan Jaminan Sosial, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maupun pelindungan pengupahannya.

Komunitas | 15:51 WIB

Pemenuhan hak-hak lansia menjadi tupoksi utama yang menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung, dalam bentuk pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di dalam panti milik Pemprov Lampung.

Komunitas | 15:00 WIB

Berbagai program pengentasan kemiskinan di level desa akan dapat teratasi jika pemutakhiran datanya valid.

News | 12:04 WIB

Tes IVA dan Sadanis digelar serentak pada 10 Agustus 2022 di 34 Kanwil Kemenag provinsi serta sejumlah Kankemenag kabupaten/kota dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)

Komunitas | 12:01 WIB

Pengembangan UKM produk kriya juga harus dilakukan berbasis riset pasar, sistematis, dan berkesinambungan dengan fokus pada agregator kecil dan menengah melibatkan buyer representatif dan lembaga pembiayaan ekspor.

News | 11:26 WIB

Pemerintah Provinsi Lampung juga meminta kepada Menteri Pertanian agar Lampung mendapat alokasi dan prioritas Vaksin.

News | 11:17 WIB

Proses penilaian sendiri akan dilakukan di bulan Oktober, dan pelaksanaan KPB Award akan direncanakan di bulan Desember 2022.

News | 11:12 WIB

Perubahan menjadi keniscayaan dan merupakan sunnatullah yang harus dilakukan oleh setiap individu, terutama seorang pimpinan tinggi pratama.

News | 08:03 WIB

Pemerintah akan menggunakan instrumen belanja pusat dan darah untuk bisa mendukung program prioritas nasional.

News | 08:01 WIB

Para mahasiswa akan mengisi kegiatan keagamaan di beberapa masjid di Jepang, mempelajari budaya Jepang dan menjalin persahabatan dengan mahasiswa Jepang

Pendidikan | 00:04 WIB
Tampilkan lebih banyak