Kabupaten Natuna Terbitkan Perda Program Sekolah Penggerak

Kabupaten Natuna telah ditetapkan Kemendikbudristek sebagai salah satu kabupaten pelaksana program sekolah penggerak angkatan 2 untuk tahun ajaran 2022/2023

Oki Hajiansyah Wahab
Sabtu, 02 Juli 2022 | 15:05 WIB
Kabupaten Natuna Terbitkan Perda Program Sekolah Penggerak
Kemendikbudristek

Metro, Suara.com- Kabupaten Natuna resmi memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Program Sekolah Penggerak (PSP) dalam upaya meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. 

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang diundangkan pada 26 April lalu, terdiri dari 31 Bab dan 172 Pasal. Pada Bab XVIII, Pasal 132 sampai dengan Pasal 135 mengatur secara khusus mengenai Program Sekolah Penggerak.  

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepulauan Riau, Warsita menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara Bupati Natuna beserta perangkat daerah lainnya terhadap implementasi kebijakan Merdeka Belajar di Kabupaten Natuna.

“Atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Natuna atas dukungannya dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Semoga dengan dukungan ini transformasi pendidikan di Natuna dapat segera terwujud,” ujar Warsita, di Kantor BPMP Provinsi Kepulauan Riau pada hari Jumat, (1/7).

Baca Juga:Lewat Informasi Pasar Kerja Kemnaker Harap Beri Dampak Besar Bagi Sektor UMKM

Bupati Natuna, Wan Siswandi mengatakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemkab Natuna, maka perlu pengaturan untuk menjadi acuan dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Natuna.  

“Perda sudah saya tandatangani, dan sudah berlaku sejak diundangkan,” ungkap Wan Siswandi seraya menambahkan Perda yang memayungi penyelenggaraan pendidikan itu lahir berdasarkan kesepakatan Pemkab Natuna dan DPRD yang disahkan melalui rapat paripurna.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Indra Joni menjelaskan ada empat pasal berkaitan langsung dengan PSP, di mana salah satunya (Pasal 134) menyebutkan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PSP di Kabupaten Natuna.

“Penyelenggaraan PSP dilaksanakan mulai dari sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. “Natuna memiliki 1 PAUD, 4 SD, dan 2 SMP sebagai pelaksana PSP untuk angkatan 2, ditambah 1 SMA yang berada di bawah kewenangan provinsi. Sedangkan untuk angkatan 3 masih dalam proses untuk pleno kelulusan,” terangnya.

Indra menambahkan bahwasanya Kabupaten Natuna telah ditetapkan Kemendikbudristek sebagai salah satu kabupaten pelaksana program sekolah penggerak angkatan 2 untuk tahun ajaran 2022/2023 dengan ditindaklanjuti adanya penandantanganan Nota Kesepakatan Penyelenggaraan PSP antara Bupati dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada 31 Agustus tahun 2021.

Baca Juga:Lewat AKI 2022, Pelaku Ekraf Yogyakarta Optimis Ekonomi Bangkit

Sebagai informasi, Perda penyelenggaraan pendidikan yang baru saja ditetapkan itu, tidak saja mencakup program sekolah penggerak sebagai bagian dari implementasi kebijakan Merdeka Belajar, namun terdapat juga pasal-pasal yang mengatur tentang Program Pendidikan Guru Penggerak, Asesmen Nasional, dan lainnya.

Disamping itu, komitmen Pemkab Natuna dalam penyelenggaraan PSP yang ditunjukkan dalam regulasi setingkat Perda turut didukung dengan perencanaan dan anggaran daerah.

Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan Piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada Bupati Natuna yang disaksikan pula oleh Kadisdikbud, Indra Joni, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Umar Wirahadikusuma, Kepala Bidang PAUD PNF, Defrizal., dan Kepala Seksi Pembinaan GTK PAUD Dikmas, Budiman, Kepala Barenlitbangda, Mustofa., dan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Barenlitbangda, Emil Lismana.

Pendidikan

Terkini

Porsi pembiayaan untuk UMKM di Indonesia baru sekitar 20 persen atau masih tertinggal dibandingkan Singapura 39 persen, Malaysia dan Thailand 50 persen, atau dengan Jepang 65 persen dan Korea Selatan 80 persen.

News | 19:11 WIB

Menag minta para kader Banser dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Semakin luas ruang aktualisasi, maka akan semakin terbuka bagi para sahabat Ansor untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat.

Komunitas | 18:19 WIB

Sejak Desember 2018, Kementerian Ketenagakerjaan secara intens terus mengupayakan penyesuaian upah PMI Sektor Domestik di Taiwan melalui Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe

News | 18:09 WIB

WTP ini merupakan kali ke-7 didapatkan secara berturut-turut sejak tahun 2015.

News | 17:00 WIB

Selama dua bulan terakhir kami mengundang partisipasi dari berbagai sektor mulai dari Perbankan, BUMN, swasta hingga masyarakat untuk bergabung dalam program revitalisasi cagar budaya

Komunitas | 16:17 WIB

Pemerintah hadir dalam memberikan pelindungan ketenagakerjaan kepada atlet baik itu seperti pelindungan Jaminan Sosial, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maupun pelindungan pengupahannya.

Komunitas | 15:51 WIB

Pemenuhan hak-hak lansia menjadi tupoksi utama yang menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung, dalam bentuk pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di dalam panti milik Pemprov Lampung.

Komunitas | 15:00 WIB

Berbagai program pengentasan kemiskinan di level desa akan dapat teratasi jika pemutakhiran datanya valid.

News | 12:04 WIB

Tes IVA dan Sadanis digelar serentak pada 10 Agustus 2022 di 34 Kanwil Kemenag provinsi serta sejumlah Kankemenag kabupaten/kota dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)

Komunitas | 12:01 WIB

Pengembangan UKM produk kriya juga harus dilakukan berbasis riset pasar, sistematis, dan berkesinambungan dengan fokus pada agregator kecil dan menengah melibatkan buyer representatif dan lembaga pembiayaan ekspor.

News | 11:26 WIB

Pemerintah Provinsi Lampung juga meminta kepada Menteri Pertanian agar Lampung mendapat alokasi dan prioritas Vaksin.

News | 11:17 WIB

Proses penilaian sendiri akan dilakukan di bulan Oktober, dan pelaksanaan KPB Award akan direncanakan di bulan Desember 2022.

News | 11:12 WIB

Perubahan menjadi keniscayaan dan merupakan sunnatullah yang harus dilakukan oleh setiap individu, terutama seorang pimpinan tinggi pratama.

News | 08:03 WIB

Pemerintah akan menggunakan instrumen belanja pusat dan darah untuk bisa mendukung program prioritas nasional.

News | 08:01 WIB

Para mahasiswa akan mengisi kegiatan keagamaan di beberapa masjid di Jepang, mempelajari budaya Jepang dan menjalin persahabatan dengan mahasiswa Jepang

Pendidikan | 00:04 WIB
Tampilkan lebih banyak